Penundaan Pilkada Jika Penyelenggara dan Masyarakatnya Tidak Siap Karena Pandemi Covid-19

Penundaan Pilkada Jika Penyelenggara dan Masyarakatnya  Tidak Siap Karena Pandemi Covid-19 Sasra Firmansyah

SOLOKANJERUK, "SJN".com - Wakil Ketua MPR RI DR. H. Jazilul Fawaid turut menyikapi beredaranya informasi dari sejumlah pihak yang mengharapkan adanya penundaan pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah diagendakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Penundaan Pilkada di daerah-daerah, kata Jazilul, jika penyelenggara dan masyarakatnya tidak siap karena pandemi Covid-19. 

"Covid-19 ini memang tidak ada alamat waktunya. Menurut saya, yang penting pemetaan di lapangan. Seandainya ada penundaan Pilkada, di daerah-daerah penyelenggaranya dan masyarakatnya tidak siap karena Covid-19," kata Jazilul kepada wartawan usai melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR RI di Graha Alif Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Jumat 18 September 2020.

Artinya, kata H. Jazilul didampingi Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung H. Cucun Ahmad Syamsurijal,  penundaan Pilkada itu diberlakukan di daerah yang tidak sanggup melaksanakan pilkada. 

"Jika ada penundaan kembali pilkada dua sampai tiga kali, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan turun," ungkapnya.

Ia pun mengetahui bahwa saat ini dalam keadaan darurat pandemi Covid-19, sehingga nyawa menjadi hal yang diutamakan. 

"Hal itu harus dipertimbangkan. Maka kebijakan yang harus dipertimbangkan, menurut saya protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada tidak boleh tidak harus ditegakkan," tuturnya. 

Ia berharap ada mitigasi dan pemetaan zona-zona wilayah yang menyelenggarakan Pilkada. Sekiranya penyelenggaranya memang tidak sanggup segera kirim surat ke pemerintah pusat. 

"Untuk penundaan atau kemungkinan kebijakan lainnya," ujarnya.

Kebijakan penundaan seperti yang disampaikan pihak lain, ia mengatakan, sementara pihak tersebut bukan lembaga kesehatan, sehingga tidak akan mengerti soal kesehatan. 

Dia pun sempat mempertanyakan kepada pihak yang merekomendasikan penundaan Pilkada dengan alasan kesehatan. "Punya data dari mana? Hanya datanya melihat jumlah (kasus Covid-19) yang menanjak saja. Ini alasannya Covid-19," katanya.

Ia mengatakan, keputusan penundaan Pilkada itu ada pada pihak yang berwenang.

Jazilul mengatakan, sejumlah pihak  boleh mengusulkan dan membuat rekomendasi penundaan Pilkada, tapi jangan membuat opini yang justru merugikan pemerintah. 

"Justru menurut saya ini merugikan pemerintah yang sedang berjibaku luar biasa menghadapi Covid-19.

Tahapan pilkada sudah dibuka, ini malah mau mengerem ke belakang. Siapa yang mau menanggung kerugian calon," tuturnya.

Ia mengatakan calon datang ke KPU dengan mengeluarkan biaya. "Menurut saya, ini (Pilkada) harus terus," katanya.

Dalam pelaksanaan Pilkada itu, Jazilul juga turut menyikapi tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dilarang berpolitik. "Biasanya ASN selalu digunakan alat oleh petahana untuk jadi kekuatan politik" katanya.

Maka, ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi ASN dalam kegiatan-kegiatan di luar kewenangan ASN atau di luar tugas ASN.

"Ini diindikasikan memang banyak. Itu namanya kompetensi kalau enggak diawasi ada yang curang," pungkasnya.**

Penulis : Sasra Firmansyah

Editor: Ervan Radian

Komentar