Putri Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pengurus dan Sekertariat DPD SAHI Jabar di Soreang

foto

Sasra Firmansyah

SOREANG, "SJN".com - Ketua Dewan Pembina Silaturahmi Haji dan Umroh Indonesia (SAHI), Dr. Hj. Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin meresmikan dan melantik kepengurusan DPD SAHI Jabar di Pondok Pesantren Sirojul Huda di Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, Selasa (15/9/2020).

Menurut Hj. Siti, peresmian pengurus DPD SAHI Jabar ini menjadi yang kedua di Indonesia. Setelah ini, DPP SAHI juga berencana meresmikan beberapa DPD di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam waktu dekat akan meresmikan pengurus SAHI di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Organisasi ini dibentuk sebagai mitra pemerintah dibidang haji dan umroh. Hingga saat ini, anggota dan pengurus SAHI mencapai terdapat kurang lebih 2000 orang dan tersebar di 22 provinsi," kata Hj. Siti yang juga putri dari Wakil Presiden RI Kyai Ma'ruf Amin itu.

"Kami juga tidak hanya bergerak dibidang haji dan umroh saja. Tapi kami juga bergerak dibidang pendidikan dan ekonomi. Seperti hari ini, selain pelantikan dan rakerwil, kami juga bersama ibu Gubernur Jabar meluncurkan program pendidikan karakter untuk anak usia dini berbasis teknologi digital," tambah Hj. Siti. 

Selain pendidikan, imbuh Hj. Siti, yang menjadi program kerja SAHI adalah pengembangan ekonomi. SAHI bersinergi dengan berbagai stake holder lain yang terkait, untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Termasuk para pelaku UMKM dan ekonomi pesantren.

"Apalagi saat ini kondisi perekonomian sedang terpuruk akibat pandemi virus corona. Kami bersinergi dengan stake holder lainnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat seperti UMKM dan pesantren," ujarnya.

Disinggung soal dihentikannya sementara pemberangkatan haji dan umroh oleh Pemerintah Indonesia gara-gara pandemi virus corona. Kata dia, ada hikmah dari kejadian tersebut, di antaranya para penyedia jasa layanan haji dan umroh serta para calon jama’ah dapat lebih mempersiapkan diri.

"Pandemi ini melanda seluruh dunia, Pemerintah Arab Saudi juga ada batasan ketat untuk pelaksanaan haji dan umroh ini. Aturannya yang boleh hanya untuk masyarakat di sana saja, ini ada hikmahnya untuk kita lebih mempersiapkan diri," katanya.

Soal masih adanya penyelenggara haji dan umroh di Tanah Air yang merugikan masyarakat, Hj. Siti mengatakan, pemerintah melalui Kementrian Agama telah melakukan evaluasi dan peninjauan kembali perizinan terhadap beberapa penyelenggara haji dan umroh. 

"Tentunya jika diketahui melanggar aturan dan merugikan masyarakat, penyelenggara haji dan umroh seperti itu harus diberhentikan dan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.**

Penulis : Sasra Firmansyah

Editor: Ervan Radian

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Pemkot Bandung Bakal Manfaatkan Lahan Di Cisurupan Jadi Edu Wisata
Pemuda Pancasila Bangun Kembali Rumah Korban Kebakaran
AMS Distrik Kabupaten Bandung Gelar Rapat Pleno, Ini Hasilnya
Pasangan Dadang-Sahrul Mendapat Dukungan 10 Partai Politik
Satgas Citarum Harum Fokus Pada Permasalahan Limbah Cair, B3, Limbah Batubara dan Sampah